Perubahan Sistem dalam Melayani Keguguran untuk Perempuan di Nusa Tenggara Timur

Bagi perempuan yang mengalami keguguran, akses terhadap layanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas dapat menentukan keselamatan jiwa dan kesehatan mereka. Studi yang dipublikasikan di The Lancet pada 2021 menunjukkan satu dari sembilan perempuan pernah mengalami keguguran. Namun, hingga beberapa tahun lalu, layanan Asuhan Pasca Keguguran (APK) sangat terbatas di kebanyakan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fasilitas kesehatan belum memiliki tenaga kesehatan yang terlatih, maupun sistem yang mendukung perempuan untuk mendapatkan perawatan pasca keguguran yang dibutuhkan. Padahal layanan APK sangat penting terutama di daerah dengan angka kematian ibu yang tinggi seperti NTT. Pedoman layanan ini juga telah diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia pada 2020.

“Layanan APK memang belum ada sebelum program IPAS Indonesia masuk pada 2023. Kami betul-betul tidak ada pengetahuan atau keterampilan tentang APK ini,” ujar dr. Devi Sintella Muli, dokter umum di Puskesmas Oinlasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Situasi serupa juga terjadi di tingkat rumah sakit. Sejak bertugas di Rumah Sakit Daerah Naibonat, Kabupaten Kupang pada 2021, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dr. Herwinda Gerladus, melihat bahwa penanganan keguguran masih berfokus pada tindakan klinis menggunakan kuretase tajam, metode yang tidak lagi direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia maupun Kemenkes karena berisiko melukai rahim dalam jangka panjang. Selain itu, belum tersedia sistem pencatatan khusus untuk kasus-kasus keguguran.

“Pencatatan khusus kasus APK sebelum program IPAS masuk pada 2023 juga tidak ada. Jadi hanya sekedar pencatatan dalam rekam medis pasien yang memang untuk legalitas di rumah sakit,” ujar dr. Herwinda.

Melalui program TAKENUSA (Tekad Bersama untuk Kesehatan Perempuan Nusa Tenggara), Yayasan IPAS Indonesia bersama pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan memperkuat layanan APK di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Flores Timur. Perubahan dimulai dengan penguatan kapasitas tenaga kesehatan.

Pada Agustus dan September 2024, sebanyak 50 tenaga kesehatan dari lima rumah sakit dan tujuh Puskesmas mengikuti pelatihan layanan APK menggunakan kurikulum dan standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pelatihan dilakukan dengan pendekatan tim per rumah sakit atau Puskesmas yang menjadi pelopor layanan APK di fasilitas kesehatan mereka.

Bagi dokter Devi, perubahan tersebut langsung terasa dalam praktik sehari-hari. “Setelah program IPAS Indonesia masuk, layanan APK mulai tertata rapi dari pencatatan dan pelaporannya. Kemudian kami juga lebih percaya diri dalam melayani pasien, dalam penggunaan obat misoprostol kepada pasien,” ujarnya.

Kepercayaan diri tenaga kesehatan muncul karena memiliki pengetahuan dan panduan yang lebih jelas dalam menangani pasien keguguran sesuai kondisi medisnya. Setelah pelatihan, semakin banyak kasus yang dapat ditangani lebih cepat di fasilitas tingkat pertama seperti yang dilakukan dokter Devi dengan menggunakan misoprostol. “Waktu itu memang pasiennya tidak ada tanda kegawatdaruratan yang menggunakan alat, sehingga pilihannya adalah pemberian obat misoprostol,” kenangnya.

Perubahan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan tenaga kesehatan. Selain pelatihan klinis, Yayasan IPAS Indonesia juga mendampingi fasilitas kesehatan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) layanan APK yang terintegrasi di rumah sakit, memuat aspek klinis, manajemen rumah sakit, serta integrasi dengan Puskesmas.

“SOP kami sebelum ada pendampingan dari IPAS Indonesia, itu tidak komprehensif. Setelah pendampingan yang berbeda adalah SOPnya seragam, misalnya penggunaan antibiotik, yang dipakai di rumah sakit ini sama yang lainnya seragam,” ujar dr. Herwinda.

Dengan adanya prosedur yang jelas dan dipahami bersama, kualitas layanan tidak lagi bergantung pada praktik masing-masing tenaga kesehatan, melainkan ditopang oleh sistem yang kuat dan lebih konsisten.

Perubahan layanan APK juga didorong oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Sepanjang Januari-Desember 2025, IPAS Indonesia bersama mitra organisasi lokal memfasilitasi masyarakat menyampaikan umpan balik tentang layanan APK dalam pertemuan bersama tenaga kesehatan, manajemen fasilitas kesehatan, perangkat desa, hingga dinas kesehatan.

Melalui mekanisme umpan balik, fasilitas kesehatan memperoleh informasi langsung mengenai hambatan yang masih dialami masyarakat. Salah satu isu dalam layanan APK di Timor Tengah Selatan adalah jauhnya jarak tempuh ke Puskesmas yang membutuhkan waktu tiga hingga empat jam naik kendaraan untuk desa yang paling jauh. Menanggapi hal ini, tenaga kesehatan di Puskesmas melatih bidan-bidan mengidentifikasi keguguran yang memerlukan penanganan gawat darurat dan kapan pasien harus dirujuk ke Puskesmas.

“Kalau ada pasien keguguran di desa, maka tenaga kesehatan yang di desa yang memeriksa. Kemudian apakah ada tanda bahaya atau tidak, kalau ada langsung dibawa ke Puskesmas,” tegas dr. Devi.

Perubahan yang terjadi pada tenaga kesehatan, prosedur layanan, dan sistem rujukan pada akhirnya bermuara pada pengalaman perempuan yang mengakses layanan. Salah satunya adalah Arianti Selan, warga Desa Oinlasi yang mengalami keguguran pada Agustus 2024 saat kehamilannya berusia tiga bulan.

Ketika mengalamani kram dan nyeri perut, ia bersama suaminya memeriksakan diri di Puskesmas. Setelah diperiksa ia kemudian diberikan obat dan diperbolehkan pulang karena fleknya tidak keluar. Akan tetapi, ia kembali mengalami rasa sakit. “Saya dari rumah sudah perdarahan. Jadi saya pikir ini sudah keguguran atau apa, lalu kembali ke Puskesmas bidan dan dokter menyatakan saya keguguran,” kenangnya.

Arianti mengaku hampir mengalami keguguran pada kehamilan sebelumnya. Dokter pernah berpesan kehamilan berikutnya terlalu berisiko dan menyarankan untuk mengambil kontrasepsi steril. Hanya saja waktu itu ia dan suaminya belum bersedia. Hingga kemudian ia mengalami keguguran.

Ia membagikan pengalaman menerima layanan APK di Puskesmas Oinlasi, “Menurut saya pelayanan APK di Puskesmas sudah sesuai dengan harapan. Kami diterima dan dilayani baik, dikasih penjelasan yang rinci tentang kondisi kesehatan saya”.

“Ketika di Puskesmas, dokter sudah tahu saya mempunyai riwayat hampir keguguran. Jadi dokter menawarkan metode kontrasepsi. Kami sepakat untuk steril sehingga saya dirujuk ke rumah sakit sekaligus pemasangan kontrasepsi” tandasnya.

Pengalaman seperti yang dialami Arianti Selan menunjukkan bahwa layanan APK bukan hanya tentang menangani komplikasi keguguran. Layanan ini juga mencakup pemberian informasi, konseling, tindak lanjut, serta dukungan agar perempuan dapat membuat keputusan yang tepat bagi kesehatan reproduksinya.

Perubahan layanan APK di NTT menunjukkan bahwa peningkatan layanan kesehatan perempuan tidak terjadi karena satu intervensi tunggal. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan bisa menjadi pintu masuk untuk transformasi layanan APK, sementara, memperjelas sistem rujukan membantu perempuan memperoleh layanan sesuai kebutuhan mereka. Pelibatan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang mengakses layanan didengar. Karena transformasi layanan tidak berhenti pada layanan itu tersedia, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan perempuan. Bagi perempuan seperti Arianti Selan, perubahan layanan APK berarti akses layanan yang aman, bermutu, tepat waktu, dan menghormati kebutuhan perempuan.