Ignasius Lado Dara alias Igen, Kepala Seksi Pembangunan Desa Riangbaring, Kabupaten Flores Timur, menceritakan dulu perempuan di desanya sering melahirkan di rumah karena kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan dan kurang terhubung dengan tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan terdekat membutuhkan dua jam perjalanan dengan kondisi jalanan yang rusak. Situasi ini dapat meningkatkan risiko kematian ibu jika ada komplikasi dalam proses persalinan atau kegawatdaruratan ketika mengalami keguguran. Selain itu, banyak perempuan tidak lanjut menggunakan kontrasepsi pasca salin karena mereka melahirkan di rumah tanpa dampingan tenaga kesehatan.

Keterbatasan sarana rujukan seperti ambulans dari desa ke Puskesmas memperburuk kondisi akses layanan kesehatan perempuan karena harus digunakan bergantian. “Di sini hanya ada satu mobil ambulans dari Puskesmas. Kalau kami membutuhkan ambulans, kebanyakan tidak bisa karena orang lain juga menggunakan dalam waktu yang sama” tegas Igen.

Saat ini, melalui sistem rujukan berbasis masyarakat yang menghubungkan keluarga, kader, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan, perempuan lebih dini mendapatkan layanan kesehatan reproduksi dan pertolongan saat mengalami kegawatdaruratan kehamilan.

Kesadaran untuk membangun sistem rujukan bermula dari diskusi komunitas tentang kontrasepsi dan asuhan pasca keguguran (APK). Kegiatan yang difasilitasi kader desa dan didampingi Yayasan IPAS Indonesia melalui program TAKENUSA (Tekad Bersama untuk Kesehatan Perempuan Nusa Tenggara) ini menjadi ruang warga berkumpul dan meningkatkan pengetahuan serta solusi mengatasi isu akses layanan sesuai dengan konteks desa mereka.

Maria Yana Aryani Bate, salah satu kader desa, bersama dengan warga merancang alur rujukan kontrasepsi berbasis komunikasi. Dalam sistem ini, kader berperan sebagai penghubung bagi warga dan tenaga kesehatan. Warga yang ingin menggunakan kontrasepsi cukup menghubungi kader, kemudian petugas kesehatan akan datang ke rumahnya untuk memberikan layanan tanpa mengharuskan warga pergi ke puskemas.

“Tugas kami para kader menjemput sasaran yang mau pasang kontrasepsi,” jelasnya.

Sementara itu, Igen bersama dengan komunitas secara khusus membuat alur rujukan untuk ibu hamil dengan nama Kartu Pintar Ibu Hamil. Kartu ini memuat daftar kontak penting mulai dari suami, kader, hingga petugas Puskesmas. Dengan menggunakan kartu tersebut, siapapun yang bertemu dengan ibu hamil dapat saling berkomunikasi dengan orang-orang tersebut dan bergerak cepat ketika ibu hamil membutuhkan layanan atau mengalami kegawatdaruratan.

“Dalam pembuatan kartu ini, kami libatkan ibu hamil, tenaga PKK, ketua RT juga kami libatkan dan kebanyakan perempuan. Kami melibatkan semua itu agar ikut peduli terhadap ibu hamil. Sehingga kami merasa semua bertanggung jawab, sehingga beban yang dirasakan semakin ringan,” tegasnya.

Kartu Pintar Ibu Hamil dirancang dan disepakati bersama masyarakat, sehingga kartu ini mendapatkan respons yang positif saat resmi diperkenalkan di desa.

Manfaat dari kartu ini dirasakan lansgung oleh istri Igen. Pada Oktober 2025, istrinya mengalami pecah ketuban menjelang persalinan. Bidan yang tercantum dalam daftar kontak Kartu Pintar Ibu Hamil segera memberikan respons dan merujuk istrinya ke fasilitas kesehatan.

“Ibu bidan melakukan tindakan yang cepat dengan langsung merujuk ke puskesmas, sehingga mendapatkan pelayanan di Puskesmas. Puji Tuhan, dia bersalin normal. Setelah persalinan, istri saya menggunakan KB implan,” kenangnya.

Menurut Igen, keberadaan sistem rujukan berbasis komunikasi seperti Kartu Pintar Ibu Hamil telah mendorong perubahan perilaku masyarakat. Semakin sedikit perempuan yang melahirkan di rumah dan memanfaatkan layanan kesehatan. Bahkan, para ibu mau menggunakan kontrasepsi setelah persalinan.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menciptakan solusi yang sederhana namun efektif untuk mengatasi hambatan akses layanan kesehatan reproduksi. Dengan merancang alur rujukan yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa, masyarakat dapat bertindak cepat dan membangun rasa tanggung jawab bersama dalam membantu perempuan mengakses layanan kesehatan reproduksi dan kegawatdaruratan kehamilan.