Program Keluarga Berencana (KB) atau kontrasepsi di Indonesia sudah dimulai sejak 1950-an. Namun, di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemberi layanan seperti bidan masih banyak yang belum dilatih. Pada level dinas kesehatan, program KB belum disupervisi dan dievaluasi secara menyeluruh, mencerminkan kebutuhan penguatan sistem kesehatan.

Puskesmas Sulamu, Kabupaten Timor Tengah Selatan pernah mengalami kekurangan jumlah tenaga yang terlatih pada 2023. Bidan Triyanti Jeli Rosalina Safe mengatakan saat itu baru dua dari 15 bidan yang dilatih kontrasepsi. Tanpa adanya pelatihan, bidan tidak bisa memberikan metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan yang menghambat ketika seorang perempuan menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sebelumnya tidak menjadikan program KB sebagai program utama saat supervisi dan monitoring program kesehatan ibu dan anak. Padahal, Dinas Kesehatan memainkan peranan penting untuk melihat kualitas layanan KB secara berkala.

“Di Kabupaten Kupang, untuk monitoring dan supervisi, kita tidak terlalu spesifik pada keluarga berencana. Kami hanya fokus dalam memberikan pelayanan saja,” ujar Mariana Arkon Sailana Penanggung Jawab Kesehatan Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang.

Untuk memperkuat sistem kesehatan layanan kontrasepsi di NTT, Yayasan IPAS Indonesia memulai dari melatih bidan, pendampingan monitoring dan supervisi, hingga pelatihan anggaran bagi pemangku kepentingan. Intervensi ini dilakukan di Kabupaten TTS, Kupang, dan Flores Timur melalui program TAKENUSA (Tekad Bersama untuk Kesehatan Perempuan Nusa Tenggara) pada 2023 hingga 2026.

Bidan Triyanti mengatakan, “Mungkin dulunya kami pasang KB itu cepat, belum ada pencegahan infeksinya. Pasien datang kami langsung siapkan alat, konseling setuju atau tidak, kalau memang ibunya setuju untuk pasang KB, kami langsung suruh untuk naik tidur dan pasang,” kenangnya.

Pelatihan kontrasepsi yang diselenggarakan oleh Yayasan IPAS Indonesia menggunakan kurikulum dan modul Kementerian Kesehatan selama delapan hari daring dan lima hari luring, dengan narasumber pelatih Pusat Pelatihan Klinik Sekunder Provinsi NTT. Pelatihan tersebut memberikan pengetahuan baru, terutama dalam memasang alat kontrasepsi untuk jangka panjang seperti implan dan KB spiral. Pelatihan ini juga menyadarkan akan pentingnya pencegahan infeksi dan juga proses konseling.

Triyanti menambahkan, dampak langsung dari pelatihan ini adalah perubahan tren metode kontrasepsi jangka panjang yang mulai bertambah. “Untuk Puskesmas Sulamu setelah mengikuti pelatihan, tren atau alat kontrasepsi yang sekarang meningkat meski yang paling atas itu suntik. Yang kedua implan, yang ketiga IUD,” tegasnya.

Setelah menguatkan tenaga kesehatan, Yayasan IPAS Indonesia memberikan pendampingan kepada dinas kesehatan dalam monitoring dan supervisi pelayanan kontrasepsi di ketiga kabupaten. Hal ini dimulai dari pembuatan daftar tilik hingga pendampingan langsung kepada staf dinas kesehatan.

Mariana mengatakan, “Dengan daftar tilik ini, kami bisa mendapatkan dan menganalisis. Kalau dulu, saat monitoring, kami hanya mengambil data saja, tetapi data itu tidak diukur,” ungkapnya. Daftar tilik itu membantu dalam menganalisis kondisi, kualitas, dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kontrasepsi dan kebutuhan obat serta jumlah tenaga kesehatan yang sudah terlatih.

Salah satu temuan hasil supervisi layanan KB yang perlu ditindaklanjuti adalah masih banyaknya bidan yang belum terlatih. Pelatihan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan akses KB karena ia melihat peningkatan cakupan pelayanan pasca pelatihan KB yang dilakukan oleh Yayasan IPAS Indonesia.

Mariana dengan stafnya menyusun anggaran kepada Kementerian Kesehatan setelah mengikuti pelatihan penyusunan anggaran untuk isu kesehatan reproduksi yang didukung oleh Yayasan IPAS Indonesia. Anggaran tersebut disetujui oleh Kemenkes dan pelatihan KB telah dilakukan pada Agustus 2026 untuk 12 bidan dan satu dokter umum di Kabupaten Kupang.

Keberhasilan program TAKENUSA tidak berhenti dengan tenaga kesehatan yang terlatih dan dengan adanya monitoring oleh dinas kesehatan, upaya ini. Tetapi, semua itu bisajuga perlu diraih dengan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak.