Ketika informasi dan asumsi yang salah lebih mudah dipercaya daripada fakta, keputusan penting dapat menjadi tidak tepat. Itulah yang dialami pasangan suami istri Yusina Kase dan Maxi Taloim. Selama bertahun-tahun, pemahaman yang keliru tentang kontrasepsi membuat mereka enggan menggunakan KB. Pandangan mereka berubah ketika bertemu dengan kader kesehatan yang menyampaikan informasi yang benar tentang KB untuk membantu mereka mengambil keputusan berdasarkan fakta.
Yusina menggunakan kontrasepsi suntik pada 2014 setelah melahirkan anak pertamanya. “Waktu suntik pertama kali, terasa sakit. Kepala sakit dan demam. Setelah suntik kedua kali pun tetap begitu. Saat suntik ketiga kali diulang juga sama, sakit terus,” kenangnya.
Yusina mengaku tak mendapatkan penjelasan soal efek samping dengan pilihan suntik sebagai kontrasepsinya. Tidak hanya demam dan sakit, berat badannya pun turun. Melihat kondisi tersebut, Maxi, suaminya, melarang Yusina untuk pasang kontrasepsi, apapun metodenya. “Sejujurnya saat itu saya jadi sangat antipati terhadap program Keluarga Berencana (KB) karena saya menganggap semua jenis KB pasti sama saja efeknya,” kenang Maxi.
Patriarki dan disinformasi
Kader Maria Yana Aryani Bate mengatakan, “Waktu itu ada suami yang menolak istrinya ber-KB, padahal usia anaknya baru empat bulan,”. Banyak perempuan yang tidak mau pasang kontrasepsi karena suaminya tidak mengizinkan. Ia menambahkan, ketika seseorang sudah “dibelis” (diberikan mahar pernikahan), maka perempuan tersebut harus mengikuti keputusan keluarga suami, termasuk dalam jumlah keturunan. Budaya patriarki yang kuat membuat Yusina dan kebanyakan perempuan di Nusa Tenggara Timur kesulitan menolak keputusan suami mereka.
Penolakan KB tidak hanya dihadapi oleh kader, tetapi juga di meja konseling bidan. “Bidan pernah memberikan konseling untuk seorang perempuan menggunakan KB jangka panjang karena anaknya sudah banyak. Tapi, suaminya tidak terima. Jadi bidan dibilang mencampuri urusan rumah tangga,” kenang Bidan Triyanti Jeli Rosalina Safe yang bekerja di Puskesmas Sulamu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Kader kesehatan sebagai jembatan informasi
“Dari pelatihan itu, banyak sekali materi yang membuat saya paham dan saya ingin sekali untuk menyebarluaskan kepada semua kaum perempuan bahwa kita perempuan harus mempunyai keputusan untuk diri sendiri dan itu wajib,” tegasnya.
Banyak warga, terutama kelompok laki-laki yang berubah, berkat kegigihan dan kesabaran Maria dan kader lainnya dalam mengedukasi kontrasepsi. Salah satunya adalah Maxi. Pandangannya terhadap kontrasepsi berubah total setelah diedukasi oleh Maria.
“Di pertemuan itu, kami berjumpa dengan tim dari Yayasan IPAS Indonesia dan PKBI Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan informasi seputar KB secara gamblang. Saya meminta petugas menjelaskan lebih mendalam karena istri saya memiliki pengalaman efek samping yang kurang menyenangkan saat ber-KB,” jelas Maxi.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendapatkan pengetahuan soal efek samping dari berbagai metode kontrasepsi. “Setelah menyimak pemaparan dari mama kader serta petugas IPAS dan PKBI, wawasan saya semakin terbuka. Saya sadar pilihan KB ternyata bukan hanya satu jenis saja, melainkan beragam pilihan. Penyampaian mereka sangat runtut sehingga warga awam seperti kami dapat mengerti dengan jelas” tegasnya.
Dari informasi yang tepat ke layanan
Kisah Yusina dan Maxi menunjukkan bagaimana investasi pada kader kesehatan dapat membantu mengatasi hambatan yang sering kali tidak terlihat, yaitu informasi yang keliru dan norma sosial yang membatasi pilihan perempuan. Dengan informasi yang tepat dan dukungan layanan yang lebih responsif, keluarga dapat membuat keputusan kesehatan berdasarkan pengetahuan.
