Program Manager YMP Ferra Rifni Nusa mengatakan, diskusi ini digelar untuk menguatkan pemahaman bahwa perubahan iklim dan kesehatan reproduksi terutama untuk perempuan, merupakan dua isu yang tidak bisa dipisahkan.
“Misalnya, dalam situasi bencana, perempuan kesulitan akses KB (kontrasepsi) atau bahkan pembalut. Jadi diskusi ini penting untuk menyatukan pemahaman lintas sektor, kalau kita berbicara atau membahas soal adaptasi iklim, ya harus menyertakan hak atas kesehatan reproduksi juga,” tegas Ferra.
“Jadi bagaimana bencana, misalnya banjir, kekeringan, suhu ekstrem itu berdampak langsung ke akses layanan kesehatan, terutama untuk perempuan dan kelompok rentan. Terus kita juga membahas tentang layanan yang responsif gender, tantangan di lapangan, dan peluang kolaborasi lintas sektor,” imbunya.
Salah satu peserta sekaligus Kepala Desa Lembatongoa Arman mengatakan masih banyak masyarakat di desa termasuk dirinya yang belum memiliki pemahaman kedua topik tersebut.
“Tapi setelah dijelaskan, saya jadi paham bahwa perempuan itu lebih rentan saat bencana. Jadi harapannya saya bisa membawa ini dan memulai bicarakan ini dalam musyawarah desa, mungkin bisa masuk dalam program desa ke depan,” ucapnya.
Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dr. Adheleide Krisnawati Borman mengatakan diskusi menjadi catatan agar instansinya memperkuat integrasi antara penanganan bencana dan layanan kesehatan reproduksi
“Jadi setelah dari [diskusi] ini mungkin hal yang bisa kami lakukan juga tentang bagaimana integrasi data-data tersebut ke puskesmas. Lalu, ada DAK (Dana Alokasi Khusus) juga sebenarnya yang tadi kami sudah sebutkan bahwa sebenarnya bisa diakses khusus untuk sosialisasi kesehatan dan mengenai isu kesehatan reproduksi dan kaitannya di krisis iklim harusnya bisa lewat situ juga untuk mengedukasi,” ujarnya.
Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang rentan dengan ancaman bencana termasuk krisis iklim seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, likuifaksi dan tanah longsor.
Pada November 2024, Yayasan IPAS Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, mitra lokal dan masyarakat memulai proyek CERAH. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan ketahanan layanan kesehatan primer khususnya layanan kesehatan reproduksi seperti kontrasepsi baik saat terjadi situasi bencana atau tidak.
