Penguatan sistem kesehatan reproduksi menjadi salah satu elemen penting agar perempuan dan remaja perempuan dapat mengambil keputusan terkait tubuhnya sendiri. Dengan demikian, mereka dapat mengakses layanan yang berkualitas, sesuai kebutuhan, dan bebas dari stigma.

Sejak didirikan pada 2018, Yayasan IPAS Indonesia terus mendorong peningkatan akses terhadap layanan Asuhan Pasca Keguguran (APK), kontrasepsi, dan layanan kesehatan bagi penyintas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) melalui kolaborasi dengan pemerintah dan fasilitas kesehatan.

Pada 20–21 Mei 2026, sebanyak 26 puskesmas dari empat provinsi wilayah proyek IPAS Indonesia—Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku—berkumpul untuk berbagi praktik baik terkait ketiga layanan tersebut, termasuk layanan kesehatan reproduksi remaja dan layanan dalam situasi bencana.

Direktur Eksekutif Yayasan IPAS Indonesia, dr. Marcia Soumokil, MPH, mengatakan bahwa pertemuan ini penting karena penguatan layanan kesehatan reproduksi perlu dimulai dari tingkat layanan primer.

“Ketika layanan primer menjadi lebih inklusif, responsif, aman, dan berpusat pada perempuan, kita tidak hanya memperkuat sistem kesehatan, tetapi juga memperkuat martabat, keselamatan, dan masa depan perempuan serta remaja perempuan Indonesia,” ujar dr. Marcia.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, dr. Imran Pambudi MPHM mengatakan bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat karena melibatkan peserta dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Menurutnya, forum ini menjadi ruang pertukaran informasi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dan para pelaksana layanan di daerah.

“Dari tataran implementasi daerah bisa saling belajar mana pendekatan yang bagus, daerah lain bisa belajar dari situ,” tegasnya.

Sesi utama dalam pertemuan ini berupa diskusi baik di kelas pleno maupun kelompok kecil berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya, terdapat sesi khusus mengenai penguatan layanan Asuhan Pasca Keguguran, serta sesi berbagi praktik baik mengenai layanan kesehatan reproduksi remaja.

Salah satu peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Emilia H. Hamid, A.Md.Keb menyampaikan bahwa ia mendapatkan banyak pembelajaran, terutama terkait layanan kesehatan reproduksi remaja.

“Saya tertarik dengan pembelajaran terkait kesehatan reproduksi remaja karena di tempat kami isu ini masih perlu diperkuat. Dalam diskusi dan pemaparan, kami melihat banyak praktik baik dari daerah lain terkait kesehatan reproduksi remaja dan penanganan kekerasan terhadap anak dan remaja. Ini menjadi masukan yang sangat baik bagi kami,” ujarnya.

21 dari 26 puskesmas yang hadir juga membagikan praktik baiknya melalui poster. Masing-masing poster bisa dilihat dari tautan di bawah ini sesuai dengan kategori.