Lebih dari 60 tenaga kesehatan dan tenaga medis puskesmas, perwakilan dinas kesehatan dan kabupaten/kota dari empat provinsi (Maluku, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur) berkumpul untuk memperkuat pengetahuan tentang bagaimana pelayanan kesehatan primer mendukung pemenuhan keadilan reproduksi perempuan dan remaja perempuan di Jakarta pada 20-21 Mei 2026.
Dalam pertemuan ini, peserta berbagi, belajar, dan bertukar pikiran tentang praktik baik tentang layanan kesehatan reproduksi khususnya yang terkait dengan layanan Asuhan Pasca Keguguran (APK) yang komprehensif, kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB), layanan kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), dan kesehatan reproduksi untuk remaja.
Layanan tersebut sangat penting karena masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Terdapat 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Lalu, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Selain itu, kualitas layanan kesehatan reproduksi belum merata di Indonesia. Secara nasional baru sekitar 60% puskesmas yang mampu memberikan layanan bagi korban KtPA. Kondisi geografis wilayah Indonesia bagian timur lebih sulit, sehingga, peran puskesmas menjadi penting untuk mendekatkan layanan tersebut.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, dr. Imran Pambudi MPHM menegaskan, “Puskesmas adalah layanan primer, garda terdepan ketika masyarakat khususnya perempuan mendapatkan informasi terkait kesehatannya. Mulai dari kehamilan, persalinan, sampai nifas, itu puskesmas ada di layanan paling depan. Sehingga kita perlu memastikan bahwa layanan terdepan bisa memberikan layanan yang berkualitas, agar masyarakat yang berkunjung atau memerlukan bantuan kesehatan bisa segara ditangani dengan baik.”
Dalam salah satu sesi kegiatan ini, Koordinator Bidan Puskesmas Panite Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT, Rony Damaris Dethan, S.Tr.Keb, mengatakan puskesmas memiliki peranan penting dalam memberikan rujukan layanan APK. Sebagai konteks, NTT merupakan salah satu provinsi dengan angka kematian ibu tertinggi.
“Melalui koordinasi rujukan yang lebih kuat dan komunikasi sederhana seperti WhatsApp, kami memastikan perempuan mendapatkan penanganan yang cepat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi hambatan akses. Perempuan yang mengalami keguguran juga didampingi kader dengan dukungan desa selama proses rujukan, agar mengurangi hambatan seperti jarak, biaya, dan akses informasi,” ujar Bidan Rony.
Koordinasi menjadi poin penting yang ditekankan dalam pertemuan ini. Siti Aminah Yanwarin, SKM sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Maluku Tengah menyampaikan kesannya, “Kegiatan dari Yayasan IPAS Indonesia membantu membangun jejaring koordinasi dengan Kementerian dan lintas sektor. Kami juga mendapatkan wawasan tentang program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang berkaitan sekali dengan KtPA, khususnya pada remaja Perempuan. Selepas pertemuan ini, kami akan berkoordinasi dan memastikan seluruh kasus kekerasan dapat dilaporkan, meski pasien tidak datang langsung ke puskesmas. Kami juga akan melakukan sosialisasi kembali dan meningkatkan program-program PKPR di sekolah.”
Bagi Yayasan IPAS Indonesia, pertemuan ini sangat penting karena sejak tahun 2023, IPAS Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas layanan kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan serta kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.
Direktur Eksekutif Yayasan IPAS Indonesia, dr. Marcia Somuokil, MPH mengutarakan, “Penguatan layanan kesehatan reproduksi perlu dimulai dari tingkat layanan primer seperti ruang konseling yang lebih aman bagi perempuan di puskesmas, dan bidan dan tenaga kesehatan mampu memberikan layanan yang empatik dan tanpa stigma. Ketika layanan primer menjadi lebih inklusif, responsif, aman, dan berpusat pada perempuan, kita tidak hanya memperkuat sistem kesehatan, tetapi juga memperkuat martabat, keselamatan, dan masa depan perempuan dan remaja perempuan Indonesia.”
***
Narahubung
Sabar Artiyono
Communications Officer
Yayasan IPAS Indonesia
Email: [email protected]